1. Kisah di Balik Perkara
Raka Pratama, seorang pemilik usaha kecil, sedang bersengketa di pengadilan mengenai kewajiban yang dibebankan kepadanya berdasarkan suatu ketentuan undang-undang Korea. Ia berpendapat aturan itu bertentangan dengan Konstitusi. Ketika pengadilan menolak permintaannya agar persoalan konstitusional tersebut diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Raka mengajukan pengaduan konstitusional melalui jalur yang tersedia dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea.
Beberapa bulan kemudian, kabar penting datang dari perkara lain: Mahkamah Konstitusi telah menyatakan ketentuan yang sama tidak konstitusional. Ketentuan itu pun kehilangan daya berlaku. Raka bertanya-tanya apakah permohonannya kini tidak lagi memiliki tujuan dan akan ditutup tanpa pemeriksaan lebih lanjut. Jawabannya bergantung pada kapan putusan dalam perkara lain itu dijatuhkan dan apakah permohonan Raka masih berjalan saat itu.
2. Pertanyaan Hukumnya
Jika seseorang mengajukan pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2), lalu saat perkaranya masih diperiksa Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan yang sama tidak konstitusional dalam perkara lain, apakah permohonan yang sedang berjalan harus dinyatakan tidak dapat diterima, ataukah Mahkamah tetap perlu memberikan putusan yang menegaskan ketidak konstitusionalan aturan tersebut?
3. Apa Kata Hukum Korea
Pasal 68 ayat (2) menyediakan jalur pengaduan konstitusional yang berkaitan dengan perkara konkret di pengadilan. Secara umum, jalur ini dapat ditempuh ketika seorang pihak meminta pengadilan mengajukan permohonan pemeriksaan konstitusional atas undang-undang yang relevan, tetapi pengadilan menolak permintaan tersebut. Pihak itu kemudian dapat membawa persoalan konstitusionalnya ke Mahkamah Konstitusi sesuai persyaratan hukum.
Dalam perkara seperti ini, ada dua pertanyaan yang harus dibedakan: apakah permohonannya memenuhi syarat prosedural, dan apa yang harus diputuskan mengenai ketentuan yang diuji. Jika syarat prosedural tidak terpenuhi, Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun, keadaan ketika aturan sudah dinyatakan tidak konstitusional dalam perkara lain tidak dengan sendirinya sama dengan cacat prosedural pada permohonan yang sedang berjalan.
Jika pengaduan konstitusional tidak memenuhi persyaratan penerimaan, Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Akan tetapi, apabila saat perkara masih berjalan ketentuan yang menjadi objek pemeriksaan dinyatakan tidak konstitusional dalam perkara lain, pendekatan yang tepat adalah mengabulkan permohonan dan menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak konstitusional.
Perbedaan praktisnya penting:
- Tidak dapat diterima berarti Mahkamah menghentikan perkara karena persyaratan untuk memeriksa permohonan tidak terpenuhi. Putusan ini bukan jawaban atas pokok konstitusionalitas yang diminta pemohon.
- Dikabulkan berarti Mahkamah memberikan putusan atas pokok permohonan. Dalam keadaan yang dibahas di sini, putusan itu menegaskan ketidak konstitusionalan ketentuan yang diuji.
- Prinsip yang sama berlaku apabila perkara-perkara yang semestinya digabung atau diperiksa bersama terlewat untuk diproses sebagai perkara gabungan.
Poin waktunya tidak boleh diabaikan. Prinsip ini secara khusus menyangkut keadaan ketika perkara masih berada di hadapan Mahkamah dan kemudian ketentuan yang sama dinyatakan tidak konstitusional dalam perkara lain. Ia tidak berarti setiap permohonan baru atas aturan yang sudah kehilangan daya berlaku otomatis harus dikabulkan.
4. Cara Pengadilan Korea Menangani Persoalan Ini
Dalam menilai perkara konstitusional, Mahkamah membedakan pemeriksaan kelayakan prosedural dari pemeriksaan pokok perkara. Jika permohonan memang tidak memenuhi syarat, putusan tidak dapat diterima merupakan cara untuk mengakhiri perkara tanpa memutus apakah aturan yang dipersoalkan bertentangan dengan Konstitusi.
Namun, bila permohonan telah diajukan dengan benar dan perkara masih berjalan ketika Mahkamah memutus dalam perkara lain bahwa ketentuan yang sama tidak konstitusional, sekadar menyatakan perkara tidak dapat diterima dapat mengaburkan apa yang sebenarnya telah diputus. Prinsip peradilannya adalah memberikan putusan yang mencerminkan persoalan konstitusional yang menjadi inti permohonan, bukan memperlakukan perkembangan dalam perkara lain seolah-olah permohonan pemohon sejak awal cacat prosedural.
Perkembangan hukum yang terjadi selama pemeriksaan perkara perlu dibedakan dari kegagalan pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan perkara. Jika objek pemeriksaan yang sama telah dinyatakan tidak konstitusional ketika perkara masih berjalan, putusan atas pokok permohonan dapat tetap diperlukan.
Ini bukan berarti Mahkamah harus mengulang seluruh analisis seakan-akan belum pernah memutus persoalan tersebut. Artinya, status perkara yang sedang berjalan tetap perlu diselesaikan dengan jenis putusan yang sesuai dengan keadaan dan dasar permohonannya.
5. Menerapkan Hukum pada Perkara Raka
Pertama, Raka mengajukan permohonan melalui jalur yang relevan dengan Pasal 68 ayat (2): ia terlibat dalam perkara pengadilan, meminta agar persoalan konstitusional diajukan, dan permintaan itu ditolak. Fakta-fakta ini menjadi bagian dari dasar prosedural permohonannya.
Kedua, ketentuan yang dipersoalkan Raka memang merupakan ketentuan yang kemudian dinyatakan tidak konstitusional dalam perkara lain. Karena itu, putusan tersebut berkaitan langsung dengan objek permohonan Raka, bukan sekadar dengan aturan yang mirip atau persoalan hukum yang berbeda.
Ketiga, urutan waktunya menentukan. Dalam skenario ini, permohonan Raka sudah berada di hadapan Mahkamah ketika putusan dalam perkara lain dijatuhkan. Dengan demikian, keadaan tersebut sesuai dengan prinsip bahwa perkara yang masih berjalan tidak semestinya otomatis ditutup sebagai tidak dapat diterima hanya karena ketentuan yang diuji telah dinyatakan tidak konstitusional dan kehilangan daya berlaku.
Keempat, jika permohonan Raka memenuhi syarat penerimaan lainnya, Mahkamah semestinya menyelesaikan pokok permohonannya dengan putusan yang mengabulkan dan menegaskan bahwa ketentuan itu tidak konstitusional. Putusan tersebut berbeda dari putusan tidak dapat diterima: yang pertama menjawab persoalan konstitusional, sedangkan yang kedua hanya menyatakan bahwa perkara tidak memenuhi syarat untuk diperiksa.
Kesimpulan itu bisa berbeda jika permohonan Raka memiliki cacat prosedural tersendiri. Misalnya, persoalannya bukan berada dalam jalur pengaduan yang tepat, atau syarat lain yang diwajibkan hukum tidak terpenuhi. Putusan dalam perkara lain tidak otomatis memperbaiki kekurangan semacam itu. Namun, dalam fakta yang diceritakan—permohonan yang layak sedang berjalan dan objeknya kemudian dinyatakan tidak konstitusional—alasan tersebut saja tidak cukup untuk menutup perkara sebagai tidak dapat diterima.
6. Kesimpulan: Apa yang Terjadi, dan Apa yang Sebaiknya Dilakukan?
Permohonan Raka tidak seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima semata-mata karena ketentuan yang diuji telah kehilangan daya berlaku setelah dinyatakan tidak konstitusional dalam perkara lain. Jika perkara Raka masih berjalan ketika putusan itu dijatuhkan dan permohonannya memenuhi syarat prosedural, Mahkamah pada prinsipnya perlu mengabulkan permohonan serta menegaskan ketidak konstitusionalan ketentuan tersebut.
Bagi siapa pun yang menghadapi situasi serupa, beberapa langkah praktis dapat membantu:
- Catat kronologi dengan cermat. Simpan bukti tanggal pengajuan permohonan, status perkara, dan tanggal putusan yang menyatakan ketentuan terkait tidak konstitusional.
- Pastikan dasar prosedural tetap terpenuhi. Putusan dalam perkara lain tidak otomatis menghapus kewajiban untuk memenuhi syarat pengaduan berdasarkan Pasal 68 ayat (2).
- Sampaikan perkembangan hukum secara resmi. Jika aturan yang sama telah diputus tidak konstitusional saat perkara masih berlangsung, mintalah kuasa hukum untuk mengajukan putusan tersebut kepada Mahkamah dan menjelaskan kaitannya dengan objek permohonan Anda.
