1 — Sebuah kisah manusia

Raka Pratama telah berbulan-bulan mengurus sengketa di pengadilan Korea setelah sebuah ketentuan undang-undang dipakai untuk menolak klaimnya. Ia yakin aturan itu memperlakukan orang dalam situasi yang sama secara berbeda. Melalui pengacaranya, Raka meminta hakim merujuk persoalan konstitusional tersebut kepada Mahkamah Konstitusi Korea. Hakim menolak permintaan itu, dan perkara pokoknya tetap berjalan.

Bagi Raka, penolakan tersebut terasa seperti pintu yang tertutup. Ia lalu mengajukan pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Korea. Ia berharap Mahkamah akan memberikan jawaban tegas: aturan itu konstitusional atau harus dibatalkan. Namun, dalam perkara konstitusional, jawaban hukum tidak selalu sesederhana dua pilihan tersebut.

2 — Pertanyaan hukumnya

Jika seseorang mengajukan pengaduan konstitusional berdasarkan Pasal 68 ayat (2), apakah Mahkamah Konstitusi Korea hanya dapat menyatakan ketentuan undang-undang yang dipersoalkan konstitusional atau inkonstitusional? Atau, dapatkah Mahkamah mengeluarkan bentuk putusan lain yang mempertahankan sebagian daya berlaku aturan sambil menuntut agar aturan itu diselaraskan dengan Konstitusi?

3 — Apa yang dikatakan hukum Korea

Pasal 68 ayat (2) menyediakan jalur bagi pihak dalam suatu perkara pengadilan untuk membawa persoalan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi apabila pengadilan menolak permintaan pihak tersebut agar pemeriksaan konstitusional atas undang-undang dirujuk ke Mahkamah. Jalur ini berkenaan dengan ketentuan undang-undang yang relevan bagi perkara, bukan sekadar keberatan umum terhadap kebijakan pemerintah.

Secara garis besar, Pasal 68 ayat (2) memungkinkan pihak yang permintaan rujukan pemeriksaan konstitusionalnya ditolak oleh pengadilan untuk mengajukan pengaduan konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam pemeriksaan pokok perkara, Mahkamah dapat mengeluarkan putusan yang dikenal sebagai putusan variasi. Istilah ini merujuk pada bentuk putusan substantif selain putusan yang secara sederhana menyatakan suatu ketentuan konstitusional atau inkonstitusional. Beberapa bentuk pentingnya adalah:

  • Putusan ketidakselarasan konstitusional: Mahkamah menyatakan bahwa aturan tidak sesuai dengan Konstitusi, tetapi dapat mempertahankan keberlakuannya untuk sementara agar tidak timbul kekosongan hukum atau gangguan serius sebelum pembentuk undang-undang memperbaikinya. Dampak dan tenggatnya bergantung pada amar putusan.
  • Putusan konstitusional bersyarat: aturan dipertahankan karena hanya dapat diterapkan secara konstitusional jika ditafsirkan dalam batas atau cara tertentu.
  • Putusan inkonstitusional bersyarat: Mahkamah menyatakan aturan bertentangan dengan Konstitusi apabila ditafsirkan atau diterapkan dengan cara tertentu.
  • Putusan yang mendorong pembentukan atau perubahan undang-undang: Mahkamah menyampaikan perlunya tindakan legislatif untuk mengisi kekosongan atau memperbaiki masalah konstitusional.

Gagasan di balik putusan variasi adalah bahwa persoalan konstitusional tidak selalu menuntut pembatalan menyeluruh. Sebuah aturan mungkin mengandung bagian yang dapat dipertahankan, sedangkan bagian lain atau cara penerapannya bermasalah. Dalam keadaan tertentu, Mahkamah dapat menjaga agar hukum tetap bekerja sementara legislator diberi ruang untuk memperbaikinya.

Putusan ketidakselarasan konstitusional dapat digunakan ketika suatu aturan secara keseluruhan bermasalah, tetapi masih memiliki unsur yang dapat dipertahankan. Daya berlaku sementara bukan berarti aturan itu telah dinyatakan konstitusional; akibat hukumnya harus dibaca dari amar putusan.

4 — Cara pengadilan Korea memandang persoalan ini

Mahkamah Konstitusi Korea mengakui bentuk-bentuk putusan variasi. Mahkamah pernah menjelaskan bahwa kewenangan untuk menolak suatu aturan secara keseluruhan juga mencakup kewenangan untuk menyatakan bahwa hanya sebagian akibat atau penerapannya yang tidak dapat diterima. Dengan kata lain, pilihan antara mempertahankan seluruh aturan dan menghapus seluruhnya tidak selalu cukup untuk menyelesaikan perkara secara adil dan tertib.

Dalam pendekatan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan beberapa nilai sekaligus. Konstitusi harus menjadi dasar tertinggi bagi tata hukum, tetapi pembatalan undang-undang secara penuh dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan. Penghormatan terhadap pemisahan kekuasaan juga berarti bahwa Mahkamah, bila memungkinkan, memberi kesempatan kepada badan legislatif untuk memperbaiki aturan yang dibuatnya.

Prinsip umumnya: Mahkamah dapat memilih putusan di antara pengesahan dan pembatalan penuh demi menjaga keselarasan hukum, menghindari akibat yang merugikan, dan menghormati ruang pembentukan undang-undang oleh parlemen.

Namun, putusan variasi bukan jalan tengah otomatis. Mahkamah tetap harus menilai persoalan konstitusional yang diajukan, dan jenis serta akibat putusannya ditentukan oleh alasan dan rumusan amar. Karena itu, pembaca tidak boleh menyimpulkan bahwa semua aturan yang dinyatakan tidak selaras dengan Konstitusi langsung tidak berlaku, atau sebaliknya, bahwa aturan yang sementara dipertahankan berarti telah lolos dari masalah konstitusional.

5 — Menerapkan hukum pada perkara Raka

Pertama, Raka perlu memenuhi konteks prosedural Pasal 68 ayat (2). Ia adalah pihak dalam perkara pengadilan, dan pengadilan telah menolak permintaannya untuk merujuk persoalan konstitusional mengenai ketentuan yang relevan. Keadaan itu membuka jalur pengaduan yang ia gunakan, meskipun tidak dengan sendirinya menjamin bahwa Mahkamah akan menerima seluruh dalilnya.

Kedua, Mahkamah harus menilai hubungan antara ketentuan yang dipersoalkan dan perkara Raka. Jika ketentuan itu tidak relevan terhadap hasil perkara atau pengaduannya tidak memenuhi syarat yang berlaku, persoalan dapat berhenti sebelum penilaian pokok. Karena itu, Raka dan pengacaranya perlu menunjukkan secara konkret bagaimana aturan tersebut memengaruhi hak atau posisi hukumnya dalam perkara.

Ketiga, jika Mahkamah memeriksa pokok persoalan, hasilnya tidak harus berupa pembatalan menyeluruh. Bayangkan Mahkamah menemukan bahwa ketentuan tersebut bermasalah ketika digunakan untuk kategori orang tertentu, tetapi masih dapat diterapkan secara sah dalam keadaan lain. Mahkamah mungkin memilih putusan bersyarat yang membatasi cara penafsirannya. Jika aturan secara keseluruhan tidak selaras dengan Konstitusi tetapi penghapusan seketika akan menciptakan kekosongan yang serius, Mahkamah dapat mempertimbangkan putusan ketidakselarasan konstitusional dan memberi legislator kesempatan untuk bertindak.

Keempat, dampak bagi Raka bergantung pada isi amar dan alasan putusan. Putusan yang membatasi penafsiran dapat mengubah cara ketentuan itu diterapkan terhadap situasinya. Putusan ketidakselarasan yang mempertahankan daya berlaku untuk sementara dapat berarti bahwa aturan belum langsung lenyap dari sistem hukum. Raka harus memeriksa apakah putusan tersebut berdampak pada perkara yang masih berjalan dan apa yang harus dilakukan pengadilan yang memeriksa sengketa pokoknya.

6 — Kesimpulan: Apa yang terjadi, dan apa yang sebaiknya Anda lakukan?

Dalam kisah ini, Mahkamah tidak semata-mata memilih antara menyatakan aturan itu sepenuhnya sah atau langsung menghapusnya. Setelah menilai persoalan yang diajukan Raka, Mahkamah mengeluarkan putusan variasi yang membatasi penerapan ketentuan tersebut agar sejalan dengan Konstitusi. Pengadilan yang menangani perkara Raka kemudian harus membaca dan menerapkan aturan sesuai batas yang ditetapkan dalam putusan itu. Hasil tersebut tidak berarti setiap pemohon akan memperoleh putusan bersyarat; bentuk putusan ditentukan oleh persoalan dan akibat hukumnya.

Bagi pembaca yang menghadapi situasi serupa, tiga langkah praktis patut diperhatikan:

  1. Pastikan jalur dan kaitan perkaranya. Catat penolakan pengadilan atas permintaan rujukan, identifikasi ketentuan yang dipakai dalam perkara, dan jelaskan bagaimana ketentuan itu memengaruhi posisi hukum Anda.
  2. Jangan hanya meminta pembatalan penuh. Pertimbangkan apakah masalahnya dapat dijelaskan sebagai penerapan yang terlalu luas, penafsiran tertentu yang tidak konstitusional, atau kebutuhan untuk memberi legislator waktu memperbaiki aturan.
  3. Baca amar putusan secara teliti dan segera. Periksa apakah ketentuan tetap berlaku sementara, penafsiran apa yang diwajibkan atau dilarang, dan apakah putusan memuat arahan kepada pembentuk undang-undang. Mintalah nasihat hukum mengenai pengaruhnya terhadap perkara yang sedang berjalan.

Pelajaran bagi Raka—dan siapa pun yang mencari keadilan konstitusional—adalah bahwa putusan Mahkamah tidak selalu berbentuk palu yang menghancurkan atau stempel yang mengesahkan. Kadang-kadang, jawabannya berupa batas, syarat, atau waktu untuk memperbaiki hukum. Justru rincian itulah yang menentukan apa yang terjadi pada hak seseorang.